Mahasiswa : Rakyat atau Pemerintah ??

Karya : Riyatul Masulin

BLT atau biasa disebut juga bantuan langsung tunai sering kali dijadikan kambing hitam oleh pemerintah, bantuan langsung tunai yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu ini sering kali dijadikan alasan untuk melancarkan aksi pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Pemerintah sering menggembor-nggemborkan bahwa kenaikan BBM ini, sebagian dananya di alokasikan untuk membantu masyarakat kurang  mampu, padahal pada kenyataannya semua itu tidak sesuai dan tidak tepat sasaran.

***

            Aksi penolakan kenaikan harga BBM sudah terjadi di banyak tempat, tetapi sepertinya aksi tersebut sama sekali tidak dapat menyentuh benteng pertahanan pemerintah yang tetap ngotot untuk menaikkan harga BBM, alhasil harga BBM resmi dinaikkan mencapai sekitar 40 % pada tanggal 16 juni lalu, dari harga semula sekitar Rp. 4500. 00,- per liter, kini naik hingga mencapai Rp. 6500. 00,- per liter. Tentu saja hal tersebut sangat meresahkan masyarakat, dan akhirnya masyarakat kurang mampu juga yang tercekik, terlebih lagi harga kenaikan BBM tersebut diikuti dengan melejitnya harga sembako yang juga bertepatan dengan masuknya bulan ramadhan. Harga sembako melejit, masyarakat terjepit.

            Ada beberapa pihak yang mungkin Pro terhadap keputusan pemerintah tersebut, tetapi banyak juga pihak yang kontra terhadap kenaikan harga BBM tersebut. Sebagian mereka yang Pro pemerintah, ber argumen bahwa kenaikan harga BBM sangat wajar, dan bahkan ada yang mengatakan bahwa sudah seharusnya kenaikan BBM tersebut di resmikan sejak dulu, karena anggaran pemerintah telah jebol hanya untuk men subsidi BBM, karena memang pada kenyataannya harga bahan bakar dunia telah naik bertahun-tahun yang lalu, bahkan mereka mengutarakan bahwa di negara-negara lain, harga BBM sudah lama naik, dan itu bisa diterima di negara lain. Apalagi kenaikannya juga tidak terlalu signifikan, papar sebagian dari mereka. Mereka juga menerangkan bahwa kenaikan harga sembako memang selalu terjadi tiap tahun ketika menjelang bulan ramadhan dan lebaran, jadi sebenarnya kenaikan harga BBM tidak terlalu berpengaruh besar terhadap kenaikan sembako, seperti yang diresahkan masyarakat.

            Tetapi tidak dengan pihak yang kontra, mereka tetap meyakini bahwa kenaikan BBM tidak seharusnya terjadi jika pemerintah bisa mengatasi semua masalah yang ada, terlebih lagi, jika pemerintah berdalih bahwa sebagian dana di alokasikan untuk bantuan langsung tunai yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu, yang mereka beranggapan , bahwa dengan bantuan tersebut bisa mensejahterakan rakyat.

            Meskipun pada kenyataannya hal tersebut tidak sesuai dan tidak tepat sasaran, tetapi pemerintah tetap mengambil keputusa tersebut. Sebagian kalangan beranggapan bahwa pemberian Bantuan Langsung Tunai tersebut tidak efekif, mengingat bahwa sebagian besar penduduk indonesia adalah kalangan menengahkebawah, dan itu terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan, alangkah lebih tepatnya jika anggaran tersebut digunakan pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, sehingga masyarakat tidak hanya menerima uang tunai yang nominalnya tidak seberapa satu kali waktu, sedangkan seterusnya kehidupan mereka tidak berubah, tetapi lebih kepada pemberian lapangan pekerjaan yang akhirnya bisa memperbaiki perekonomian.

            Terlebih lagi, mafia korupsi masih ada dimana-mana bahkan dikalangan aparat-aparat pemerintah bawahan seperti kepala desa, pamong dan sejenisnya. Hal tersebut menambah ketidak efektifan pemberian bantuan langsung tunai terhadap masyrakat miskin. Kecurangan. Tentu saja kecurangan mewarnai aksi pemberian BLT. Banyak warga miskin yang seharusnya ikut menikmati, tetapi merek justrua tidak mendapatkan haknya, sedangkan warga yang dianggap sudah mampu, malah ikut menikmati  hak yang sejatinya bukan hak mereka. Harapan pemerintah tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. Begitulah yang terjadi, dan apakah  akhirnya efek kenaikan BBM yang digembor-gemborkan sebagian dananya di alokasikan untuk membantu masyarakat kurang mampu bisa dijadikan dalih?. Tentu saja tidak, bahkan akhirnya masyarakat kurang mampu juga lah yang selalu menjadi sasaran. Terjepit.

***

            Sebagai mahasiswa yang memiliki peran sebagai Agent of change, Social control, dan Iron stock, tentunya  mereka tidak bisa acuh melihat keadaan tersebut. Terlebih lagi sebagai negarawan muda, harus siap menghadapi tantangan yang terjadi, membawa perubahan menjadi lebih baik, mengontrol gejolak yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat sehingga terjadi keseimbangan dan tidak merugikan salah satu pihak. Generasi muda harus bisa berperan sebagai komunikator antara pemerintah dan masyrakat, menyalurkan aspirasi rakyat kepada pemerintah, dan memberikan informasi dari pemerintah kepada masyarakat.

Rakyat atau pemerintah?? Jawabannya adalah kedua-duanya. Karena pemuda adalah generasi penerus bangsa, yang akan meneruskan pemerintahan bangsa ini dan memimpin rakyat, sesuai dengan ideologi sistem demokrasi bangsa ini. Dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

***

      

Tentang Penulis

Nama : Riyatul Masulin 

Studi : Teknologi Hasil Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang

Facebook : Riya Jojoba

Twitter : @RiyatulM